Harus Seizin Mendagri, Tukar Guling Tanah Kas Desa untuk Blok Cepu

BOJONEGORO – Proses tukar guling tanah kas desa seluas 25 hektare (ha) di Kecamatan Ngasem yang bakal digunakan untuk fasilitas produksi migas Blok Cepu harus mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Aturannya memang mengatakan seperti itu,” kata Asisten Bidang Pemerintahan Umum Pemkab Bojonegoro M. Maftuchin, kemarin (7/5).

Selain itu, lanjut dia, proses tukar guling tanahnya juga harus lebih baik. Pihak desa harus tahu lebih dulu tanah yang akan dijadikan sebagai tanah pengganti, sebelum memberikan persetujuan. “Sehingga, proses tukar guling tanah yang dimaksud itu akan membutuhkan waktu panjang dan lama,” ujarnya.
Karena itu, sambil menunggu persetujuan proses tukar guling, Maftuchin menyarankan

agar untuk sementara dilakukan sewa dulu. “Aturannya tukar guling kan hanya untuk proyek vital negara atau untuk proyek dengan kepentingan masyarakat banyak,” papar mantan Kabag perlengkapan pemkab ini.

Dia menjelaskan, mekanisme sewa tanah kas desa mengacu pada Permendag Nomor 4 Tahun 2007. Menurut ketentuan, durasi sewa tanah dibatasi tiga tahun, namun dapat diperpanjang. “Besarnya uang sewa ditentukan berdasarkan musyawarah desa masing-masing,” jelasnya. Proses pengajuan izin tukar guling, dari desa melalui musyawarah desa, kecamatan, dan mendapatkan persetujuan kabupaten. Kemudian, baru diajukan kepada Mendagri untuk mendapatkan persetujuan.

Aturan mengenai sewa tanah kas desa perlu dipaparkan pemkab setempat, karena saat ini MCL, operator Blok Cepu, membutuhkan lahan untuk bisa menunjang produksi minyak. Tanah kas desa di sejumlah desa di Bojonegoro akan dimanfaatkan untuk proyek Banyu Urip, khususnya keperluan central field facility (CPF) di Desa Gayam, Kecamatan Ngasem, seluas 13 ha. Sedangkan jalur transmisi pipa dari Bojonegoro hingga pantai di Tuban, khusus di Bojonegoro, melewati 12 desa di empat kecamatan seluas tujuh ha.

Rencana MCL, untuk mencapai produksi puncak migas Blok Cepu di Bojonegoro yang dipatok 165 ribu barel per hari, dibutuhkan pembebasan tanah untuk pembangunan fasilitas produksi. Di antara tanah yang dibebaskan, seluas 25 ha di antaranya merupakan

tanah kas desa. Dalam proses sewa tanah kas desa, masih terjadi perbedaan pendapat soal harga sewa tanah.

Terpisah, Camat Ngasem Bambang Waluyo menambahkan, sejauh ini proses negosiasi antara MCL dengan desa terkait pembebasan tanah kas desa di Kecamatan Ngasem belum dilakukan. “Kami memang pasif, karena prosesnya bergantung operator (MCL) dan pihak desa,” tandasnya. (ade/fiq)

Sumber : http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=157291

About these ads

One response to this post.

  1. Posted by D. Setiawan on Maret 1, 2013 at 11:36 pm

    Tentunya semua pihak tau, ijin mntri/
    Gub pengalaman di bekasi cukup wkt lama dan smpai saat ini jg blum trun tuh. Seharusnya mknisme ruitsllag tdk panjang sampai mtri, cukup bupati orang sdh otda uu 32/2004 ko masa mendgri urus tkd desa kayakny garing banget kebijakan. Permendgri 04/2007 asal asalan buatnya ?

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: